DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

1. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/13/M.PAN/5/2008
TENTANG ESELONISASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI DAN SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI.

2. PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO: 19 TH 2008 TENTANG PNS YANG DI TUGAS
KAN SECARA PENUH DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
DAN SEKRETARIAT UNIT NASIONAL KORPRI

3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 47 TAHUN 2008 TETANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPRI DEPDAGRI.

4. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NO: 061/2977/SJ TANGGAL 7 OKTOBER 2008 PERIHAL
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI DAN DEWAN PENGURUS KAB/KOTA
KORPRI.


DENGAN PENGATURAN TSB MAKA SEKRETARIAT DPP KORPRI DAN DP-KAB/KOTAKORPRI MERUPAKAN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH YANG PEMBENTUKANNYA SESUAI DGN PP NO 41 THN 2007, YAITU:

A. PEMBENTUKAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH

B. KEDUDUKAN SEKRETARIAT DPP KORPRI DAN DP KAB/KOTA KORPRI SECARA TEKNIS OPERASIONAL BERTANGGUNGJWB KPD DWN PENGURUS, DLM RANGKA PEMBINAAN JIWA KORPS (KORSA) SBGMN DIATUR DLM PP NO. 42 TH 2004, DAN SECARA TEKNIS ADMINISTRATIF BERTANGGUNGJAWAB KEPADA GUBERNUR, BUPATI/WAKO.

C. SBG BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH MAKA SEKRETARIAT DPP KORPRI DAN DP KAB/KOTA MERUPAKAN SKPD PENGGUNA ANGGARAN. DENGAN DEMIKIAN SEKRETARIS DPP KORPRI DAN DP KAB/KOTA KE DEPAN TIDAK LAGI DIPILIH DALAM MUSYAWARAH PROV, KAB/KOTA.

D. PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONIL JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DPP DAN DP KAB/KOTA KORPRI SESUAI DGN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU
(AL)