Satukan irama langkahmu
Bersatu tekad menuju kedepan
Berjuang bahu membahu
Memberikan tenaga tak segan
Membangun negara yang jaya
Membina bangsa besar sejahtera
Memakai akal dan daya
Membimbing membangun mengemban
Berdasar Pancasila
Dan Undang - Undang Dasar Empat Lima
Serta dipandukan oleh haluan negara
Kita maju terus
Dibawah panji Korpri
Kita mengabdi tanpa pamrih
Didalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa
Korpri maju terus
Rabu, 29 April 2009
Rabu, 22 April 2009
DP KAB. KORPRI PADANG PARIAMAN AKAN MUSDA
Akhirnya, Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Padang Pariaman dalam waktu dekat akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Untuk tingkat Dewan Pengurus kabupaten/Kota hanya dua Kabupaten yang belum melaksanakan yakni Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Kepulauan Mentawai. Sedang untuK kota, hanya Kota Pariaman yang belum melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda).
Menurut Sekretaris DPP Korpri Sumbar, Drs. H. Edi warman, sejak kepengurusan DPP Korpri priode 2005-2010, telah dilakukan pengukuhan pengurus korpri pada 16 kab/kota. Kabupaten yang belum dikukuhkan sebaiknya terlebih dahulu segera melaksanakan Musda sebagai amanah dalam AD/ART Korpri.
'Korpri harus menunjukan keberadaannya sebagai suatu organisasi yang menghimpun seluruh pegawai negeri guna meningkatkan pengabdian dan kesetiaanya kepada NKRI. Sejak Korpri mereposisi dirinya sebagai tuntutan terhadap iklim perubahan, maka korpri menjunjung tinggi demokrasi, bersikap mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab'.
Lebih lanjut Drs. H. Edi Warman menjelaskan, bahwa untuk mewujudkan keberadaan korpri, maka sudah menjadi tanggung jawab korpri untuk mengimplementasikan hasil-hasil Munas Korpri terdahulu, terutama menampakan wujud dari organisasi korpri itu sendiri, serta merencanakan dan melaksanakan program-program korpri pada tiap jenjang Dewan Pengurus, yang dijalankan oleh masing-masing pengurus, terutama pada DP Korpri Kab/Kota. Kalau pengurus korpri belum terbentuk tentunya program-program korpri yang akan dijalankan menjadi terhambat dan kepentingan anggota belum terakomodasi serta akses untuk mendapatkan kesejahteraan belum tercapai.
Sudah sewajarnyanya menurut Drs. Edi Warman, Dewan Pengurus Kabupaten/Kota menyegerakan Musda untuk membentuk kepengurusan DP kab Korpi yang permanen 1 kali dalam 5 tahun guna melanjutkan pembinaan anggota dan menjalankan program dan kegiatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan anggotanya.
Pada kesempatan yang terpisah, Sekretaris DP Kab. Korpri padang Pariaman, Drs. Darman Lubis membenarkan akan dilaksanakannya Musda Korpri di Padang Pariaman yang akan direncanakan dibuka oleh Bupati Padang Pariaman tanggal 7 Mei 2009.
Menurut Drs. Darman lubis, pada Musda yang akan datang seluruh anggota korpri di kab. Padang Pariaman, baik yang berada pada Sekretariat Daerah maupun yang melaksanakan profesi pada instansi-instansi teknis, melalui perwakilan nya masing-masing akan memilih Pengurus yang akan diberi amanah untuk mengurusi organisasi pegawai negeri ini. Mereka mengharapkan pengurus korpri nantinya adalah yang dapat membina dan mengayomi anggota, serta dapat membantu anggota dan keluarga korpri dalam mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi terutama yang berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan dalam menjalankan profesi sebagai pegawai negeri, jelas Darman Lubis. (AL)
Menurut Sekretaris DPP Korpri Sumbar, Drs. H. Edi warman, sejak kepengurusan DPP Korpri priode 2005-2010, telah dilakukan pengukuhan pengurus korpri pada 16 kab/kota. Kabupaten yang belum dikukuhkan sebaiknya terlebih dahulu segera melaksanakan Musda sebagai amanah dalam AD/ART Korpri.
'Korpri harus menunjukan keberadaannya sebagai suatu organisasi yang menghimpun seluruh pegawai negeri guna meningkatkan pengabdian dan kesetiaanya kepada NKRI. Sejak Korpri mereposisi dirinya sebagai tuntutan terhadap iklim perubahan, maka korpri menjunjung tinggi demokrasi, bersikap mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab'.
Lebih lanjut Drs. H. Edi Warman menjelaskan, bahwa untuk mewujudkan keberadaan korpri, maka sudah menjadi tanggung jawab korpri untuk mengimplementasikan hasil-hasil Munas Korpri terdahulu, terutama menampakan wujud dari organisasi korpri itu sendiri, serta merencanakan dan melaksanakan program-program korpri pada tiap jenjang Dewan Pengurus, yang dijalankan oleh masing-masing pengurus, terutama pada DP Korpri Kab/Kota. Kalau pengurus korpri belum terbentuk tentunya program-program korpri yang akan dijalankan menjadi terhambat dan kepentingan anggota belum terakomodasi serta akses untuk mendapatkan kesejahteraan belum tercapai.
Sudah sewajarnyanya menurut Drs. Edi Warman, Dewan Pengurus Kabupaten/Kota menyegerakan Musda untuk membentuk kepengurusan DP kab Korpi yang permanen 1 kali dalam 5 tahun guna melanjutkan pembinaan anggota dan menjalankan program dan kegiatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan anggotanya.
Pada kesempatan yang terpisah, Sekretaris DP Kab. Korpri padang Pariaman, Drs. Darman Lubis membenarkan akan dilaksanakannya Musda Korpri di Padang Pariaman yang akan direncanakan dibuka oleh Bupati Padang Pariaman tanggal 7 Mei 2009.
Menurut Drs. Darman lubis, pada Musda yang akan datang seluruh anggota korpri di kab. Padang Pariaman, baik yang berada pada Sekretariat Daerah maupun yang melaksanakan profesi pada instansi-instansi teknis, melalui perwakilan nya masing-masing akan memilih Pengurus yang akan diberi amanah untuk mengurusi organisasi pegawai negeri ini. Mereka mengharapkan pengurus korpri nantinya adalah yang dapat membina dan mengayomi anggota, serta dapat membantu anggota dan keluarga korpri dalam mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi terutama yang berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan dalam menjalankan profesi sebagai pegawai negeri, jelas Darman Lubis. (AL)
Senin, 20 April 2009
KORPRI BERIKAN BEASISWA BAGI ANAK YANG BERPRESTASI
Putra-putri anggota Korps Pegawai Republik Indonesia berkesempatan mendapatkan bea siswa dari Dewan Pengurus Nasional Korpri, Jakarta. Beasiswa ini akan diberikan pada putra-putri anggota Korpri yang memenuhi persyaratan.
Menurut Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Korpri Sumbar, Drs. H. Edi Warman, ”bahwa dalam melaksanakan misi korpri meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta peduli terhadap pendidikan, Dewan Pengurus Nasional Korpri di Jakarta akan menyerahkan bea siswa kepada putra putri anggota korpri berprestasi, bertepatan dengan peringatan hari Pendidikan Nasional”.
Peningkatan kesejahteraan anggota Korpri dan keluarga ini bertujuan meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga Korpri, dengan bekerjasama dengan PT. ASKES (Persero) memberikan bea siswa bagi putra-putri anggota Korpri khususnya bagi PNS Golongan I dan II yang sedang menempuh pendidikan di SLTA dan / Perguruan Tinggi.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima beasiswa ini adalah, persyaratan umum : putra-putri anggota Korpri/PNS Gol.I dan II, sedang menempuh pendidikan di SLTA dan atau perguruan tinggi. Sedangkan persyaratan khusus adalah masuk lima ( 5 ) besar di kelasnya (bagi pelajar SLTA), dan memiliki IPK (Indeks Prestasi Komulatif) minimal 2.75 (bagi mahasiswa), serta anak yatim, piatu, yatim piatu dari PNS.
Menurut Sekretaris DPP Korpri Sumbar, surat pemberitahuan kepada Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korpri se Sumatera Barat sudah di kirim melalui faximile, dan diharapkan DP Kab/Kota Korpri segera mendata dan mengirimkannya kepada DPP Korpri Sumatera Barat dalam bentuk CD serta melampirkan foto copy rapor / IPK semester terakhir. Penyerahan data tersebut paling lambat tanggal 22 April 2009, pukul 16.00 wib di Sekretariat DPP Korpri Sumbar, Jl. Sisingamangaraja No. 36 Padang.
CD yang akan diserahkan oleh DP Kab/Kota Korpri kepada DPP Korpri Sumbar juga dilampirkan rekapitulasi daftar penerima beasiswa sesuai lampiran yang telah di faximile kan ke DP-Kab/Kota Korpri. Untuk jelasnya dapat dilakukan contact person kepada Sekretariat DPP Korpri Sumbar yakni Sdr. Drs. Armyson Amran No.HP. 0811662243, dan Sdr. Mahdinal Agus, S.Sos No.Hp. 081374777419, jelas Drs. Edi Warman. (AL/SON)
Menurut Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Korpri Sumbar, Drs. H. Edi Warman, ”bahwa dalam melaksanakan misi korpri meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta peduli terhadap pendidikan, Dewan Pengurus Nasional Korpri di Jakarta akan menyerahkan bea siswa kepada putra putri anggota korpri berprestasi, bertepatan dengan peringatan hari Pendidikan Nasional”.
Peningkatan kesejahteraan anggota Korpri dan keluarga ini bertujuan meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga Korpri, dengan bekerjasama dengan PT. ASKES (Persero) memberikan bea siswa bagi putra-putri anggota Korpri khususnya bagi PNS Golongan I dan II yang sedang menempuh pendidikan di SLTA dan / Perguruan Tinggi.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima beasiswa ini adalah, persyaratan umum : putra-putri anggota Korpri/PNS Gol.I dan II, sedang menempuh pendidikan di SLTA dan atau perguruan tinggi. Sedangkan persyaratan khusus adalah masuk lima ( 5 ) besar di kelasnya (bagi pelajar SLTA), dan memiliki IPK (Indeks Prestasi Komulatif) minimal 2.75 (bagi mahasiswa), serta anak yatim, piatu, yatim piatu dari PNS.
Menurut Sekretaris DPP Korpri Sumbar, surat pemberitahuan kepada Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korpri se Sumatera Barat sudah di kirim melalui faximile, dan diharapkan DP Kab/Kota Korpri segera mendata dan mengirimkannya kepada DPP Korpri Sumatera Barat dalam bentuk CD serta melampirkan foto copy rapor / IPK semester terakhir. Penyerahan data tersebut paling lambat tanggal 22 April 2009, pukul 16.00 wib di Sekretariat DPP Korpri Sumbar, Jl. Sisingamangaraja No. 36 Padang.
CD yang akan diserahkan oleh DP Kab/Kota Korpri kepada DPP Korpri Sumbar juga dilampirkan rekapitulasi daftar penerima beasiswa sesuai lampiran yang telah di faximile kan ke DP-Kab/Kota Korpri. Untuk jelasnya dapat dilakukan contact person kepada Sekretariat DPP Korpri Sumbar yakni Sdr. Drs. Armyson Amran No.HP. 0811662243, dan Sdr. Mahdinal Agus, S.Sos No.Hp. 081374777419, jelas Drs. Edi Warman. (AL/SON)
Minggu, 19 April 2009
KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI SUMATERA BARAT PERIODE 2004-2009
1. Ketua DRS. H. RUSDI LUBIS, M.SI
2. Wk Ketua I Membidangi Organisasi dan Informasi IRVAN KHAIRUL ANANDA,SE. MM
3. Wk Ketua II Membidangi Hkm dan pelayanan msyrkt DRS. H. CHAIRUL DARWIS
4. Wk Ketua III Membidangi Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
DRS.H.ARIZALLIDJAR,MSI
5. Wk Ketua IV Membidangi Litbang dan Sumber Daya Manusia
DR.WERRY DARTA TAIFUR. SE.MA
6. Wk Ketua V Membidangi Usaha dan Kesejahteraan Ir. DODY RUSWANDI, M.SCE
7. Sekretaris DRS. H. EDI WARMAN
8. Bendahara RIFAI, SE. MM
9. Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan DRS.H.HAPPY DIAZ
10. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi ZULNADI, SH
11. Ketua Bidang Konsultasi dan perlindungan Hukum YUSNEDI YAKUB, SH
12. Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat DRS.ACHMAD KHARISMA
13. Ketua Bidang Olahraga, Seni, dan Budaya DRS. HENDRINAL
14. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Rohani MUHARTI THAHAR, SE. MM
15. Ketua Bidang Litbang PROF.DR.SOFIARMA MARSIDIN,MPd
16. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia JAYADISMAN
17. Ketua Bidang Usaha DRS. H.MARZUKI ONMAR
18. Ketua Bidang Kesejahteraan DRS. H. DJAPERIDJARAB, MM
(al)
2. Wk Ketua I Membidangi Organisasi dan Informasi IRVAN KHAIRUL ANANDA,SE. MM
3. Wk Ketua II Membidangi Hkm dan pelayanan msyrkt DRS. H. CHAIRUL DARWIS
4. Wk Ketua III Membidangi Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
DRS.H.ARIZALLIDJAR,MSI
5. Wk Ketua IV Membidangi Litbang dan Sumber Daya Manusia
DR.WERRY DARTA TAIFUR. SE.MA
6. Wk Ketua V Membidangi Usaha dan Kesejahteraan Ir. DODY RUSWANDI, M.SCE
7. Sekretaris DRS. H. EDI WARMAN
8. Bendahara RIFAI, SE. MM
9. Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan DRS.H.HAPPY DIAZ
10. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi ZULNADI, SH
11. Ketua Bidang Konsultasi dan perlindungan Hukum YUSNEDI YAKUB, SH
12. Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat DRS.ACHMAD KHARISMA
13. Ketua Bidang Olahraga, Seni, dan Budaya DRS. HENDRINAL
14. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Rohani MUHARTI THAHAR, SE. MM
15. Ketua Bidang Litbang PROF.DR.SOFIARMA MARSIDIN,MPd
16. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia JAYADISMAN
17. Ketua Bidang Usaha DRS. H.MARZUKI ONMAR
18. Ketua Bidang Kesejahteraan DRS. H. DJAPERIDJARAB, MM
(al)
Sabtu, 18 April 2009
DEWAN PENGURUS KORPRI SERAHKAN SUMBANGAN PADA MASYARAKAT TERKENA MUSIBAH GALODO
Dewan Pengurus Provinsi beserta Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korpri se Sumatera Barat mengadakan kunjungan ke lokasi bencana alam (galodo) di Pasia Laweh Kab. Tanah Datar dan Canduang, Kab. Agam, Sabtu, 18 April 2009.
Rombongan dipimpin oleh Drs. H. Rusdi Lubis, M.Si, Ketua Dewan Provinsi Korpri Sumatera Barat, dan turut dalam rombongan yakni, Drs. H. Edi Warman (Sekretaris DPP Korpri Sumbar), Drs. Syafruddin (Sekretaris DPK Korpri Pesisir Selatan), Sekretaris DPK Korpri Solok Selatan, DPK Korpri Padang Pariaman, DPK Korpri Payakumbuh, dan DPK Padang yang dipimpin Hiptonius.
Di Batusangkar, rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPK Korpri Tanah Datar, Ir. Syafrudin, yang juga sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Tanah Datar. Dalam sambutannya, Drs. H. Rusdi Lubis, M.Si, menjelaskan maksud tujuan kedatangan rombongan Dewan Pengurus Korpri se Sumatera Barat yakni untuk turut meringankan penderitaan masyarakat yang tertimpa musibah pada Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam.
Menurut Rusdi Lubis, kedatangan rombongan Korps Pegawai Negeri ini menunjukan misi korpri yang peduli pada lingkungannya dan turut berperanserta dalam pengabdiannya kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang tertimpa musibah.
Akibat dari musibah galodo ini telah menewaskan 1 orang,2 orang luka berat dan 2 orang luka ringan, 97 unit rumah rusak, serta 539 jiwa penduduk Sungai Tarab mengungsi pada tempat yang aman. Kerugian diperkirakan lebih kurang 170 milyar
Menurut laporan pada Posko Bencana Alam, bahwa kejadian ini sebelumnya pernah terjadi pada tahun 70-an. Karena pengalaman pada bencana alam sebelumnya, maka suara gemuruh yang terdengar oleh masyarakat tempat kejadian membuat masyarakat Pasie Laweh menyelamatkan diri pada daerah ketinggian. Dengan pengalaman kejadian sebelumnya musibah yang lebih buruk terhadap jiwa dapat dihindarkan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP Korpri Sumatera Barat menyerahkan sumbangan dari anggota Korpri sebesar Rp. 17jt yang berasal dari DPP Korpri Sumbar, DPK Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, dan Payakumbuh. Belum termasuk sumbangan dari DPK Korpri Padang Rp. 4jt ditambah bantuan walikota Padang 100 sak semen, serta sumbangan dari DPK Tanah Datar sendiri. Drs H. Rusdi Lubis, M.Si menjelaskan bahwa bantuan atau sumbangan dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota lainnya ada yang telah disalurkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing secara bersamaan, sehingga besarnya bantuan yang dibawa rombongan ini merupakan sumbangan anggota korpri yang baru saat ini dapat diserahkan. (AL)
Jumat, 17 April 2009
ASPEK PEMBINAAN KARIR
1. PNS YG DIPEKERJAKAN DAN DIANGKAT DLM JABTN PIMPINAN PADA SEKRETARIAT KORPRI, DPT DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT SETIAP KALI SETINGKAT LBIH TINGGI, APABILA SEKURANG-KURANGNYA TELAH 4 TAHUN DLM PANGKAT, SETIAP UNSUR DP3 SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK DLM 2 TH TERAKHIR. KENAIKAN PANGKAT TSB DIBERIKAN PALING BYK 3 KALI.
2. HAL INI SESUAI DGN PP NO. 99 TH 2000 TTG KENAIKAN PANGKAT PNS jo. PP NO. 12 TH 2002
3. KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS YG DITUGASKAN SEC PENUH DAN DIANGKAT DLM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DP KORPRI DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4. BATAS USIA PENSIUN BAGI PNS YG DIPEKERJAKAN SEC PENUH DAN MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN SETARA ESELON II PADA SEKRETARIATKORPRI DPT DIPERPANJANG SAMPAI DGN 60 TH SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU
(AL)
2. HAL INI SESUAI DGN PP NO. 99 TH 2000 TTG KENAIKAN PANGKAT PNS jo. PP NO. 12 TH 2002
3. KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS YG DITUGASKAN SEC PENUH DAN DIANGKAT DLM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DP KORPRI DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4. BATAS USIA PENSIUN BAGI PNS YG DIPEKERJAKAN SEC PENUH DAN MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN SETARA ESELON II PADA SEKRETARIATKORPRI DPT DIPERPANJANG SAMPAI DGN 60 TH SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU
(AL)
ASPEK PENDANAAN DEWAN PENGURUS KORPRI
1. PEMERINTAH TELAH MENETAPKAN KEPPRES NO. 93 TH 2001 TTG PENDANAAN KORPRI DAN PERLINDUNGAN BAGI PNS YG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT KORPRI, YG ANTARA LAIN MENYEBUTKAN BHW SUMBER PENDANAAN KORPRI DPT DIPEROLEH DARI :
- IUARAN ANGGOTA
- BANTUAN PEM PUSAT DAN PEMDA
- BANTUAN PIHAK LAIN YG TDK MENGIKAT
- USAHA2 LAIN YG SYAH
2. PENDANAAN KORPRI UTK DAERAH TELAH DILAKUKAN MELALUI APBD, SESUAI SURAT MENDAGRI NO: 811.78/11712/SJ TGL 8 OKTOBER 2001 KEPADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA, ANTARA LAIN MENYEBUTKAN, GUNA MENUNJANG KEGIATAN SEKRETARIAT DPP/DPC/DPAC KORPRI UNTUK KEPERLUAN TUNJANGAN KERJA PETUGAS SEKRETARIAT DAN BIAYA OPERASIONAL, AGAR DITAMPUNG DALAM APBD.
3. ADANYA PNS DIPEKERJAKAN SEC PENUH PADA SEKRETARIAT KORPRI, MAKA GAJI, TUNJANGAN KELUARGA, DAN TUNJANGAN PANGAN TETAP DI BAYAR PEMERINTAH MELALUI INSTANSI INDUKNYA. HAL INI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK BANTUAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) KEPADA ORGANISASI KORPRI. (AL)
- IUARAN ANGGOTA
- BANTUAN PEM PUSAT DAN PEMDA
- BANTUAN PIHAK LAIN YG TDK MENGIKAT
- USAHA2 LAIN YG SYAH
2. PENDANAAN KORPRI UTK DAERAH TELAH DILAKUKAN MELALUI APBD, SESUAI SURAT MENDAGRI NO: 811.78/11712/SJ TGL 8 OKTOBER 2001 KEPADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA, ANTARA LAIN MENYEBUTKAN, GUNA MENUNJANG KEGIATAN SEKRETARIAT DPP/DPC/DPAC KORPRI UNTUK KEPERLUAN TUNJANGAN KERJA PETUGAS SEKRETARIAT DAN BIAYA OPERASIONAL, AGAR DITAMPUNG DALAM APBD.
3. ADANYA PNS DIPEKERJAKAN SEC PENUH PADA SEKRETARIAT KORPRI, MAKA GAJI, TUNJANGAN KELUARGA, DAN TUNJANGAN PANGAN TETAP DI BAYAR PEMERINTAH MELALUI INSTANSI INDUKNYA. HAL INI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK BANTUAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) KEPADA ORGANISASI KORPRI. (AL)
Langganan:
Postingan (Atom)
