Jumat, 17 April 2009

ASPEK PENDANAAN DEWAN PENGURUS KORPRI

1. PEMERINTAH TELAH MENETAPKAN KEPPRES NO. 93 TH 2001 TTG PENDANAAN KORPRI DAN PERLINDUNGAN BAGI PNS YG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT KORPRI, YG ANTARA LAIN MENYEBUTKAN BHW SUMBER PENDANAAN KORPRI DPT DIPEROLEH DARI :
- IUARAN ANGGOTA
- BANTUAN PEM PUSAT DAN PEMDA
- BANTUAN PIHAK LAIN YG TDK MENGIKAT
- USAHA2 LAIN YG SYAH

2. PENDANAAN KORPRI UTK DAERAH TELAH DILAKUKAN MELALUI APBD, SESUAI SURAT MENDAGRI NO: 811.78/11712/SJ TGL 8 OKTOBER 2001 KEPADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA, ANTARA LAIN MENYEBUTKAN, GUNA MENUNJANG KEGIATAN SEKRETARIAT DPP/DPC/DPAC KORPRI UNTUK KEPERLUAN TUNJANGAN KERJA PETUGAS SEKRETARIAT DAN BIAYA OPERASIONAL, AGAR DITAMPUNG DALAM APBD.

3. ADANYA PNS DIPEKERJAKAN SEC PENUH PADA SEKRETARIAT KORPRI, MAKA GAJI, TUNJANGAN KELUARGA, DAN TUNJANGAN PANGAN TETAP DI BAYAR PEMERINTAH MELALUI INSTANSI INDUKNYA. HAL INI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK BANTUAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) KEPADA ORGANISASI KORPRI. (AL)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar