Dewan Pengurus Provinsi Korpri Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Prov. Jawa Barat dari tanggal 23 s/d 27 Maret 2009. Kunjungan kerja ini juga mengikutsertakan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korpri se Sumatera Barat dan rombongan yang berjumlah 29 orang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPP Korpri Sumbar Drs. H. Rusdi Lubis, M.Si.
Menurut Rusdi Lubis, sharring informasi ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi serta mempelajari kemajuan DPP Korpri Jawa Barat dalam menyusun dan mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan menjadi kegiatan aksi yang sangat bermanfaat dan diharapkan oleh seluruh anggotanya.
Disamping itu juga juga akan langsung melihat ke lapangan program yang telah diperbuat DPP Korpri Jawa Barat terutama dalam menjalankan kemandirian organisasi, mengali potensi pendanaan Korpri serta melihat dari dekat pembentukan dan keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri yang dinilai telah maju dan berjalan dengan baik dalam membela anggota korpri yang tersangkut masalah hukum tentunya LKBH lebih memperhatikan prinsip praduga tak bersalah.
Kunjungan DPP Korpri Sumbar juga ingin melihat lebih dekat penyelenggaraan sekretariat korpri yang didukung oleh personil yang bekerja dengan penuh pada sekretariat korpri yang tentunya juga diberikan hak-hak lainnya sebagaimana personil lain pada satuan kerja perangkat daerah lainnya. Pengisian personil serta hak-haknya telah diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2008, ungkap Rusdi Lubis. (al)
Menurut Rusdi Lubis, sharring informasi ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi serta mempelajari kemajuan DPP Korpri Jawa Barat dalam menyusun dan mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan menjadi kegiatan aksi yang sangat bermanfaat dan diharapkan oleh seluruh anggotanya.
Disamping itu juga juga akan langsung melihat ke lapangan program yang telah diperbuat DPP Korpri Jawa Barat terutama dalam menjalankan kemandirian organisasi, mengali potensi pendanaan Korpri serta melihat dari dekat pembentukan dan keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri yang dinilai telah maju dan berjalan dengan baik dalam membela anggota korpri yang tersangkut masalah hukum tentunya LKBH lebih memperhatikan prinsip praduga tak bersalah.
Kunjungan DPP Korpri Sumbar juga ingin melihat lebih dekat penyelenggaraan sekretariat korpri yang didukung oleh personil yang bekerja dengan penuh pada sekretariat korpri yang tentunya juga diberikan hak-hak lainnya sebagaimana personil lain pada satuan kerja perangkat daerah lainnya. Pengisian personil serta hak-haknya telah diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2008, ungkap Rusdi Lubis. (al)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar